Ruu asnyangdisahkan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023 disahkan melalui rapat paripurna di DPR RI, Selasa 3 Oktober 2023. RUU ini berisi aturan baru mengenai skema gaji, jaminan sosial, dan pendapatan para ASN termasuk PPPK. Diketahui, RUU ASN 2023 ini akan menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
RUU ASN Disahkan, Lembaga dan Instansi Dilarang Angkat Tenaga Honorer Lagi Sumber Progres.id
Keluarnya PP setidaknya memerlukan waktu 6 bulan sebelum akhirnya disahkan. Isi Undang-Undang ASN 2023 dan Link Unduh PDF. Revisi RUU ASN 2023 memiliki beberapa poin perubahan. Perubahan tersebut di antaranya merevisi poin-poin isi hingga dilakukan penghapusan pada BAB hingga Pasal.
SEGERA RUU ASN DISAHKAN SETELAH YANG SATU INI YouTube
RUU ASN Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poinnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I atas RUU ASN, Selasa (26/09). Liputan6.com, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang.
RUU ASN Disahkan Besok, Kesejateraan Bakal PNS dan PPPK Publik Satu
TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa, 3 Oktober 2023. Lantas, apa saja perubahan yang ada di UU ASN yang baru disahkan tersebut? 1. Tidak Ada PHK Massal Non-ASN.
Full Senyum! Honorer di Seluruh Indonesia RUU ASN akan Disahkan 3 Oktober 2023
Fakta RUU ASN: Ubah Istilah Gaji hingga Kesetaraan Hak PNS. Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi II DPR bersama dengan pemerintah telah sepakat Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN akan dibawa ke Rapat Paripurna mendatang untuk disahkan sebagai Undang-Undang.
Jika RUU ASN Disahkan Awal 2023, Kapan Tenaga Honorer Langsung Terangkat jadi PNS? Portal Sulut
RUU ASN ini disepakati untuk di bawa ke Rapat Paripurna guna disahkan untuk menjadi undang-undang (UU). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan tujuh agenda transformasi dalam RUU ASN di hadapan Komisi II DPR. Anas menyampaikan ada beberapa perubahan mendasar.
RUU ASN segera Disahkan Menjadi UU di Rapat Paripurna DPR
Anas menyebut 2,3 juta tenaga non-ASN atau honorer awalnya terancam dihapus atau diberhentikan massal pada November 2023. Namun, lanjut Anas, dengan disahkannya RUU ASN, rencana penghapusan tenaga honorer dibatalkan. "Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023.
Ruu asnyangdisahkan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (03/10/2023). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Ruu asnyangdisahkan
KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN) resmi disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (03/10/2023). Sidang ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih.
Ruu asnyangdisahkan
Bisnis.com, JAKARTA -- DPR akhirnya mengesahkan RUU ASN menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR hari ini, Selasa (3/10/2023).. Wakil Ketua DPR, Ahmad Sufmi Dasco menyebut bahwa dari sembilan fraksi partai politik di DPR, ada delapan fraksi yang setuju RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang.
2023 RUU ASN Disahkan, 6 Kategori Non ASN diangkat PNS? Menpan RB Bilangnya Begini!
TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan revisi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR RI Selasa, 3 Oktober 2023. Salah satu poin yang disahkan, yaitu ketiadaan larangan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
RUU ASN Disahkan, Resmi Tak Ada PHK Massal untuk Tenaga Karir Gram
ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supaya lebih memahami RUU ASN tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh DPR RI pada Selasa, 3 Oktober 2023. Masyarakat dapat membaca dan mencermatinya dengan cara mengakses file PDFnya melalui link berikut ini: Link PDF RUU atas Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014.
Ruu Asn Disahkan Tapi Tidak Semua Tenaga Honorer Diangkat Jadi Pns My XXX Hot Girl
JAKARTA, KOMPAS.com - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (3/10/2023). "Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?"
RUU ASN Akan Disahkan Paling Lambat November 2023, Ternyata Honorer Batal Diangkat Jadi PPPK
Menurut Pasal 21 draf UU ASN, baik PNS maupun PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan materil atau non materil. "Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel," bunyi Pasal 21 ayat (1) draf RUU ASN yang diterima Kompas.com dari anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.
PERHATIAN!! RUU ASN Disahkan, Honorer Kategori Ini Langsung di Blacklist Dalam Pengangkatan Unews
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (03/10). JAKARTA - Sidang Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) ASN menjadi UU.Salah satu agenda transformasi ASN dalam UU ini adalah kemudahan mobilitas talenta ASN yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta nasional yang sebarannya selama ini tidak merata, karena hanya.
RUU ASN disahkan daftar nama nama ini dari guru jadi kepala sekolah, sisanya lewat SK honorer
Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) sudah diketok oleh Komisi II DPR RI dan akan segera disahkan di Rapat Paripurna mendatang. Keputusan tingkat I ini memecah kebuntuan 2,5 tahun upaya mengubah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Wakil Ketua Komisi II yang membidangi pemerintahan, Syamsurizal berkata hasil revisi UU ASN terdiri dari 15 bab dan 76 pasal.