Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesia


Kebijakan Ekonomi Homecare24

KOMPAS.com - Kebijakan Vereenigde Oost indische Compagnie (VOC) dalam bidang ekonomi dilakukan untuk menguasai rempah-rempah Nusantara.. Kebijakan VOC itu untuk melancarkan usaha dagang untuk memperbesar kas Belanda.. Namun dibalik kesuksesannya, VOC menorehkan sejarah kelam untuk rakyat Indonesia dengan monopoli dagangnya. Berikut ini adalah beberapa kebijakan VOC dalam bidang ekonomi.


(DOC) KEBIJAKANKEBIJAKAN VOC Rosita Elisabeth Academia.edu

Tujuan VOC Situasi itu juga didukung oleh kondisi konflik politik antara Belanda, Spanyol, dan Portugis. Pada 1600, Belanda sedang berperang dengan Raja Spanyol dan Portugal yang tengah bersatu menguasai perdagangan di Asia. Lantaran itu Belanda menyadari bahwa persatuan bisa mengalahkan segala hal, baik militer maupun ekonomi.


KebijakanKebijakan Voc PDF

February 6, 2021. Dalam rangka meraup keuntungan besar dari tanah jajahan di Nusantara, VOC menerapkan kebijakan ekonomi diantaranya Contingenten, Verplichte Leverentie, Ekstirpasi, dan Pelayaran Hongi. Contingenten adalah kewajiban penyerahan pajak berupa hasil bumi kepada VOC. Dengan adanya kebijakan ini berdampak pada bertambahnya kemiskinan.


Kebijakan VOC dalam Bidang Ekonomi Gramedia Literasi

Untuk melancarkan aksinya, VOC mengeluarkan beberapa peraturan dagang yang sangat menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia yang semula hidup makmur di tanah kelahirannya. Peraturan dagang tadi juga memiliki dampak positif dan negatif yang tak hanya dirasakan oleh kaum pribumi tapi juga seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.


PPT SEJARAH EKONOMI INDONESIA PowerPoint Presentation, free download ID4741821

Tentunya, banyak pro dan kontra kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Berikut adalah kebijakan ekonomi VOC: 1. Hak Ekstripasi. Hak ekstripasi adalah hak untuk menebang dan membakar rempah-rempah dengan tujuan menstabilkan harga rempah-rempah. 2. Contingenten. Contingenten ialah kebijakan wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai nominal yang.


Kebijakan VOC di Nusantara (Sejarah SBMPTN, UN, SMA) YouTube

Selain contingenten, ada juga kebijakan lain di bidang ekonomi yang diterapkan oleh VOC, yaitu verplichte leverenten. Dalam kebijakan ini, rakyat Indonesia harus menyerahkan hasil bumi kepada VOC dan tidak boleh menjualnya ke pihak lain. Artinya, kebijakan ini memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan VOC.


Kebijakan kebijakan VOC YouTube

Baca juga: Kebijakan-Kebijakan VOC di Bidang Politik. Verplichte Leverantie . Verplichte Leverantie atau penyerahan paksa merupakan kebijakan ekonomi VOC yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC. Contoh hasil bumi yang harus diserahkan kepada VOC ialah lada, kayu, kapas, beras, nila serta gula.


Kebijakan Ekonomi Ahmad Erani Yustika Store Intrans Publishing

Sejarah lahirnya VOC adalah didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin Gubernur Jenderal Pieter Both. Berikut penjelasannya. Sejarah Lahirnya VOC: Latar Belakang, Tujuan, dan Kebijakannya.. Kebijakan Penting dari VOC. Di masa kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di beberapa.


KEBIJAKAN KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU YouTube

Terdapat beberapa kebijakan VOC yang dijalankan dalam bidang ekonomi untuk mendukung hak monopoli yang dimiliki, antara lain: 1. Contingenten. Kebijakan yang mewajibkan masyarakat di daerah-daerah Nusantara yang memiliki tanah dalam kekuasaan VOC, untuk menyerahkan hasil pertanian dan perkebunan secara langsung. 2.


Kebijakan Dan Pengaruh VOC Di Indonesia Secara Lengkap Pelajaran Sekolah

Hak Ekstirpasi pertama kali dilakukan oleh VOC pada 1625, bersamaan dengan Pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi atau Hongitochten adalah kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah menggunakan perahu kora-kora (perahu kecil) dan senjata lengkap.


Kebijakan Voc Di Bidang Ekonomi

Kebijakan VOC di Indonesia. Jika membaca kembali awal penjajahan Belanda di Indonesia, tepatnya tahun 1592, maka kita bisa melihat bahwa tidak sedikit hal-hal yang menyangkut Belanda yang masih berpengaruh hingga kini. Selain itu, ada pula sebuah daerah di mana orang-orang Eropa bisa berdagang dengan Jepang. Daerah tersebut merupakan terletak.


SEJARAH INDONESIA SISTEM EKONOMI MASA VOC DAN KOLONIAL BELANDA YouTube

Empat Kebijakan Ekonomi VOC di Nusantara. Ilustrasi monopoli perdagangan di Kepulauan Maluku oleh VOC sekitar tahun 1605-1608. (Wikimedia Commons) KOMPAS.com - Pada era penjajahan Belanda, VOC atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang berdampak besar pada masyarakat Indonesia.


Kebijakan voc dan pengaruhnya bagi rakyat indonesia

Demikian beberapa kebijakan VOC yang menyengsarakan rakyat di berbagai bidang. Tak hanya memeras Hindia Belanda untuk kepentingan ekonomi saja, kebijakan VOC juga memberikan dampak buruk lain di berbagai bidang. Beruntungnya, Indonesia berhasil merdeka dan keluar dari kesengsaraan tersebut. kebijakan voc.


Kebijakankebijakan VOC di Bidang Ekonomi

Baca juga: Kebijakan-Kebijakan VOC di Bidang Politik. Verplichte Leverantie. Verplichte Leverantie atau penyerahan paksa merupakan kebijakan ekonomi VOC yang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC.Contoh hasil bumi yang harus diserahkan kepada VOC ialah lada, kayu, kapas, beras, nila serta gula.


Kondisi Ekonomi Indonesia Dan Here S Your Brief My XXX Hot Girl

Tujuan VOC. Tujuan utama VOC seperti tercermin pada perundingan 15 Januari 1602 yaitu untuk "menimbulkan bencana pada musuh dan keamanan tanah air". Yang dimaksud musuh saat itu yaitu Portugis dan Spanyol yang pada kurun Juni 1580 - Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang ingin merebut dominasi perdagangan di Asia.


Kebijakan Voc Di Bidang Ekonomi

Nama: Rosita Elisabeth N Kelas : XI - IPA 8 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN VOC a. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan.. Dampak selanjutnya orientasi kebijakan ekonomi di Hindia Belanda juga terpengaruh. Kepemilikan pemerintah yang begitu dominan di bidang pertanian, khususnya kepemilikan tanah.

Scroll to Top