Asas Nasionalitas Atau Kebangsaan PDF


Asas Nasionalitas dalam Prinsip Hukum Perdata Internasional Jagoan Hukum

Abstract. The principle of legality is the oldest principle of criminal law and is almost found throughout the national criminal law in the world. The existence of this principle is simply to.


Asas Hakim Bersifat Pasif/Aktif dalam Persidangan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial

Asas Kebangsaan/Nasionalitas Pasif; Pasal 4 KUHP memuat asas nasionalitas pasif. Maksudnya undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dimana tindakan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan bangsa Indonesia.


· · 20150111aktif, dan asas nasionalitas pasif dalam KUHP? 3

Asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan Asas ini didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Hal ini memiliki makna bila hukum negara dilanggar oleh warganegara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar.


Pengertian Stelsel Aktif Dan Stelsel Pasif Ilmu

Kata kunci: Asas Nasionalitas Pasif, Tindak Pidana, Teknologi Informasi Abstract Problems in Information Technology is a growing and without limit , the crime can be committed by foreign nationals residing outside the State and the harm in the territory of Indonesia , with the existence of Act


Jual NOMINEE ARRANGEMENT Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Islam

Asas Nasionalitas Pasif Asas nasional pasif11 atau asas perlindungan,12 yaitu aturan pidana suatu Negara berlaku bagi perbuatan yang dilakukan di luar wilayah tetapi merugikan kepentingan nasional (Negara). Asas nasionalitas pasif terdapat dalam sebagian dari Pasal 4 KUHP, yaitu pada bagian kalimat


√ Pengertian Asas Kebangsaan, Prinisp, Macam, dan Contohnya

Paragraf 2 Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif. Penjelasan Pasal 4 huruf a. Yang dimaksud dengan "wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah batas dan hak.


Asas Símbolos

Dalam KUHP, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP, sedangkan perluasan dari asas ini diatur dalam Pasal 3 KUHP. Selain itu, dalam Pasal 4 KUH P memuat asas nasionalitas pasif yaitu hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia sepanjang perbuatan itu melanggar.


Dasar Hukum Asas Nasional Aktif

Asas Nasional Pasif disebut juga sebagai Asas Perlindungan, Asas ini memperluas berlakunya ketentuan-Ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia yang memiliki dampak kerugian nasional yang amat besar sehingga siapa saja termasuk orang asing yang melakukannya dimana saja pantas dihukum oleh pengadilan negara Indonesia.


Manifestasi Asas Nasional Pasif Dalam Perjanjian Ekstradisi Antara

Dari penjelasan dari Soesilo mengenai asas nasionalitas aktif, dapat dilihat bahwa sebenarnya asas nasionalitas aktif dan asas personalitas adalah hal yang sama. Hal tersebut juga disampaikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 72-73). Pada intinya, Andi Hamzah menerangkan bahwa asas personalitas ini bertumpu pada.


(PDF) MEKANISME DOMESTIK DALAM MENGADILI · territorial didasarkan atas asas nasionalitas dan

Asas Nasional Aktif atau asas personalitas. Perundang-undangan hukum pidana berlaku untuk warga negara sendiri, baik perbuatan itu di-lakukan di dalam negeri maupun di luarnegeri, hal ini merupakan asas nasional aktif atau prinsip personal. Asas nasionaliteit aktief atau personaliteit, yakni apabila warganegara Indonesia melakukan ke-jahatan.


Asas Nasionalitas Atau Kebangsaan PDF

Asas legalitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, asas universal, asas territorial adalah beberapa asas yang selalu ditanamkan saat mengenyam Pendidikan di Fakultas Hukum. Pengetahuan tentang asas menjadi penting, karena akan berkaitan dengan penerapan hukum pidana manakala terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana.


Asas Wilayah/Teritorial, Perlindungan, dan Nasional Pasif Tafsir Pasal 4 KUHP Baru Produk

Hal ini menimbulkan permasalahan tentang: Bagaimana asas nasionalitas pasif dapat diterapkan dalam menangani terjadinya pembantuan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia, dan bagaimana konsistensi pengaturan ancaman sanksi bagi pembantu kejahatan menurut RKUHP dengan pengaturan di dalam UU No 21 tahun 2007.


Contoh Kasus Asas Nasionalitas Aktif Dan Analisisnya Contoh Kasus Nebis In Idem Dalam Hukum

asas nasional pasif adalah undang-undang Pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap siapa pun juga di luar negara RI, juga terhadap orang asing di luar RI. Sumber Acuan : Ensiklopedi Indonesia , Jilid 1 sampai dengan 6, Ichtiar Baru, 1982.


Asas Kebangsaan, Nasionalitas dan Kewarganegaraan dalam Hukum Pajak DPC PERADI TASIKMALAYA

asas nasionalitas pasif terhadap warga negara asing yang melakukan pembantuan tindak pidana di luar Indonesia. 1. Pendahuluan Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang serius yang berkembang di berbagai belahan dunia. Tindak pidana jenis ini menunjukan kesenjangan antara cita-cita perlindungan hak asasi dan martabat.


Asas Nasionalitas atau Kewarganegaraan ( Lex Patriae) Tugas Hukum Perdata Internasional

Asas dalam ekstradisi yang menyatakan bahwa warga negara sendiri tidak dapat diekstradisikan, mengakibatkan sulitnya penerapan asas nasionalitas pasif terhadap warga negara asing yang melakukan.


PPT Asas nasional aktif PowerPoint Presentation, free download ID4718210

Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana indonesia berlaku bagi. Kasus antashari, dia belum bisa dimasukkan ke penjara untuk . Warga indonesia yang tersandung kasus pembunuhan di singapura,. Asas nasionalitas pasif dalam pasal 4 kuhp. Asas nasonalitas aktif atau asas personalitas adalah asas pemberlakuan hukum pidana suatu negara.

Scroll to Top